Penulis
PROGRAM Keluarga Berencana (KB) menjadi salah satu program utama di masa orde baru. Namun pascareformasi program KB kurang mendapat perhatian. Padahal perencanaan keluarga merupakan program pokok di negara-negara maju. Sehingga program KB harus kembali menjadi program prioritas.
"Di negara kita, KB ini memang bukan isu yang sexy, tidak bisa jadi bahan kampanye. Padahal semua masalah hulunya ada di perencanaan keluarga,"kata Ahli Kependudukan Rukman Heryana seusai memberikan motivasi pada puluhan penyuluh KB di aula Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Minggu (17/3).
Ia melanjutkan persoalan pendidikan, kesehatan dan kemiskinan merupakan dampak dari perencanaan keluarga yang buruk. Sehingga sebanyak apa pun sekolah dan rumah sakit dibangun, tetap akan kurang apabila tidak diimbangi dengan pengendalian jumlah penduduk. Ditambah lagi, daerah-daerah yang masih menganggap penduduknya sedikit.
Padahal, lanjut dia, indikatornya bukan jumlah penduduk tapi jumlah anak dalam satu keluarga atau dalam ilmu kependudukan disebut Total Fertility Rate (TFR). "China itu jumlah penduduknya 1,3 miliar TFR-nya satu, negaranya kaya. Demikian juga dengan Amerika Serikat penduduknya 350 juta TFR-nya satu, tapi Nepal penduduknya 24 juta saja tapi TFR-nya lima jadi negara miskin."
Tidak Ada Istilah KLB
Menurut Mantan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat (Jabar) ini, saat ini KB menjadi kurang greget karena tidak dianggap KLB (Kejadian Luar Biasa) kalau tidak berhasil. Padahal berdasarkan data terakhir tingkat kematian ibu saat melahirkan cukup tinggi. Yakni, 229 per 100 ribu kelahiran. Artinya, jika setiap tahun rata-rata ada 4 juta kelahiran maka terdapat lebih dari 10 ribu kematian ibu setiap tahunnya. "Kalau pesawat jatuh meninggal tiga orang saja ribut, ini di atas sepuluh ribu."
Ditemui di tempat yang sama, Kepala BPPKP Kobar Ida Pandanwangi mengakui program KB memang gaungnya tidak seperti di masa orde baru. Terdapat penyebab eksternal dan internal yang membuat KB seolah tidak lagi menjadi program prioritas. "Kalau dari dalam penyuluh sendiri memang jiwa corsanya beda, kalau dulu mau diangkat CPNS harus mendapat akseptor dengan jumlah tertentu. Sedangkan kalau penyebab dari luar, memang anggaran kita sedikit. Dahulu setiap PLKB mendapatkan satu motor, kantor kita juga punya mobil penerangan, tapi saat ini tidak ada lagi."
"Di negara kita, KB ini memang bukan isu yang sexy, tidak bisa jadi bahan kampanye. Padahal semua masalah hulunya ada di perencanaan keluarga,"kata Ahli Kependudukan Rukman Heryana seusai memberikan motivasi pada puluhan penyuluh KB di aula Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Minggu (17/3).
Ia melanjutkan persoalan pendidikan, kesehatan dan kemiskinan merupakan dampak dari perencanaan keluarga yang buruk. Sehingga sebanyak apa pun sekolah dan rumah sakit dibangun, tetap akan kurang apabila tidak diimbangi dengan pengendalian jumlah penduduk. Ditambah lagi, daerah-daerah yang masih menganggap penduduknya sedikit.
Padahal, lanjut dia, indikatornya bukan jumlah penduduk tapi jumlah anak dalam satu keluarga atau dalam ilmu kependudukan disebut Total Fertility Rate (TFR). "China itu jumlah penduduknya 1,3 miliar TFR-nya satu, negaranya kaya. Demikian juga dengan Amerika Serikat penduduknya 350 juta TFR-nya satu, tapi Nepal penduduknya 24 juta saja tapi TFR-nya lima jadi negara miskin."
Tidak Ada Istilah KLB
Menurut Mantan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat (Jabar) ini, saat ini KB menjadi kurang greget karena tidak dianggap KLB (Kejadian Luar Biasa) kalau tidak berhasil. Padahal berdasarkan data terakhir tingkat kematian ibu saat melahirkan cukup tinggi. Yakni, 229 per 100 ribu kelahiran. Artinya, jika setiap tahun rata-rata ada 4 juta kelahiran maka terdapat lebih dari 10 ribu kematian ibu setiap tahunnya. "Kalau pesawat jatuh meninggal tiga orang saja ribut, ini di atas sepuluh ribu."
Ditemui di tempat yang sama, Kepala BPPKP Kobar Ida Pandanwangi mengakui program KB memang gaungnya tidak seperti di masa orde baru. Terdapat penyebab eksternal dan internal yang membuat KB seolah tidak lagi menjadi program prioritas. "Kalau dari dalam penyuluh sendiri memang jiwa corsanya beda, kalau dulu mau diangkat CPNS harus mendapat akseptor dengan jumlah tertentu. Sedangkan kalau penyebab dari luar, memang anggaran kita sedikit. Dahulu setiap PLKB mendapatkan satu motor, kantor kita juga punya mobil penerangan, tapi saat ini tidak ada lagi."
EmoticonEmoticon