Penulis
OPERATOR Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mustahil tidak bisa membedakan pelangsir dan masyarakat umum. Oleh karena itu, pihak SPBU diimbau untuk mengutamakan masyarakat umum ketimbang pelangsir. Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Bambang Purwanto saat memimpin rapat lintas sektor dalam penanganan masalah pelangsir di ruang rapat wakil bupati, Jumat (15/3). "Bohonglah mereka (SPBU) kalau tidak tahu mana pelangsir mana masyarakat umum, ngeramput (bohong) saja itu."
Ia melanjutkan penertiban pelangsir harus melibatkan semua pihak secara sinergis. Pemkab Kobar akan menertibkan kios-kios pengecer terutama dari sisi perizinan dan Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal itu diikuti penertiban dari Polres Kobar terkait kelengkapan surat-surat kendaraan. "Saya minta SPBU tertib dan sama-sama tegas menaati komitmen ini (mendahulukan masyarakat umum)."
Ditemui di tempat yang sama, Ketua Komisi B DPRD Kobar Jubair Arifin menekankan pada penertiban surat kelengkapan yang dibawa truk tangki pengangkut BBM. Politisi PDI-P ini berpendapat ketidakjelasan masa berlaku faktur yang dibawa truk pengangkut BBM bisa dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. "Seperti SAKO (Surat Angkutan Kayu Olahan) itu dibatasi masa berlakunya. Saya takutnya truk biru mengangkut BBM industri, setelah sampai di tempat tujuan, bongkar, lalu mencari angkutan BBM subsidi dengan faktur yang sama."
Ia melanjutkan penertiban pelangsir harus melibatkan semua pihak secara sinergis. Pemkab Kobar akan menertibkan kios-kios pengecer terutama dari sisi perizinan dan Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal itu diikuti penertiban dari Polres Kobar terkait kelengkapan surat-surat kendaraan. "Saya minta SPBU tertib dan sama-sama tegas menaati komitmen ini (mendahulukan masyarakat umum)."
Ditemui di tempat yang sama, Ketua Komisi B DPRD Kobar Jubair Arifin menekankan pada penertiban surat kelengkapan yang dibawa truk tangki pengangkut BBM. Politisi PDI-P ini berpendapat ketidakjelasan masa berlaku faktur yang dibawa truk pengangkut BBM bisa dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. "Seperti SAKO (Surat Angkutan Kayu Olahan) itu dibatasi masa berlakunya. Saya takutnya truk biru mengangkut BBM industri, setelah sampai di tempat tujuan, bongkar, lalu mencari angkutan BBM subsidi dengan faktur yang sama."
Kepala Depo Pertamina Pangkalan Bun Haryanto Batjo menjelaskan faktur pertamina berlaku sampai ke tempat tujuan. Namun faktur tersebut sulit untuk disalahgunakan. Pasalnya, setiap faktur hanya bisa diedit satu kali dan telah tercatat secara online. Setiap faktur akan close setiap pukul 22.00 WIB. Faktur yang berisi empat lembar. Saat berangkat sopir membawa tiga lembar dan pascabongkar membawa dua lembar. "Faktur yang dibawa sopir itu satu untuk pemilik barang (pembeli BBM), satu untuk pemilik transportasi, satu kembali ke kita."
Wakapolres Kobar Komisaris Hari Brata menegaskan persoalan BBM ini merupakan permasalahan bersama. Semua pihak diharapkan tidak menegangkan urat syaraf dan mencari pembenaran sendiri. Namun harus bijak mencari solusi bersama agar masyarakat bisa menikmati BBM bersubsidi yang menjadi hak mereka. "Kita semua harus benar-benar komitmen dalam hal ini. Sehingga masyarakat tidak antre berjam-jam hanya untuk membeli bensin dua liter."
Wakapolres Kobar Komisaris Hari Brata menegaskan persoalan BBM ini merupakan permasalahan bersama. Semua pihak diharapkan tidak menegangkan urat syaraf dan mencari pembenaran sendiri. Namun harus bijak mencari solusi bersama agar masyarakat bisa menikmati BBM bersubsidi yang menjadi hak mereka. "Kita semua harus benar-benar komitmen dalam hal ini. Sehingga masyarakat tidak antre berjam-jam hanya untuk membeli bensin dua liter."
EmoticonEmoticon