Penulis
KESULITAN masyarakat mengakses BBM subsidi dari SPBU juga berdampak pada usaha pariwisata. Pelaku usaha pariwisata berada dalam dilema. Sebab wisatawan mancanegara (wisman) biasa mengakses informasi secara detail termasuk harga resmi BBM di Indonesia.
"Di negara mereka taruhlah harga BBM itu dua dolar per liter. Kita disini setengah dolar, mereka tahunya setengah dolar itu,"kata Sekretaris DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kobar Michael R Juanda kepada Gudang Tutorial, Selasa (26/3).
Ia melanjutkan sewa perahu merupakan salah satu kebutuhan tetap untuk melayani wisman. Kesulitan akses BBM subsidi ini telah menyebabkan kenaikan harga sewa perahu. Sebab motoris harus membeli BBM dari pengecer yang harganya di atas rata-rata. Hal itu sering menimbulkan pertanyaan wisman kepada semua pemandu. "Kami sering mengajak tamu berkeliling, melihat kondisi realita di lapangan dengan antrean BBM seperti itu sulit mendapatkan BBM dengan harga resmi dari pemerintah."
Sebelumnya, Kepala Depo Pertamina Pangkalan Bun Haryanto Batjo mengungkapkan penegakan hukum harus benar-benar dilakukan secara menyeluruh sampai operator SPBU. Pasalnya, sebenarnya kuota BBM cukup apabila tidak ada pelangsir. Sebaliknya, kuota dan jumlah SPBU ditambah seberapa pun, apabila tidak ada pengawasan dan penegakan hukum tetap tidak akan cukup. "Kuncinya penegakan hukum, kalau perlu jika ditemukan penyimpangan yang dilakukan operator jangan hanya pembelinya tapi operatornya ditangkap dan diproses."
"Di negara mereka taruhlah harga BBM itu dua dolar per liter. Kita disini setengah dolar, mereka tahunya setengah dolar itu,"kata Sekretaris DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kobar Michael R Juanda kepada Gudang Tutorial, Selasa (26/3).
Ia melanjutkan sewa perahu merupakan salah satu kebutuhan tetap untuk melayani wisman. Kesulitan akses BBM subsidi ini telah menyebabkan kenaikan harga sewa perahu. Sebab motoris harus membeli BBM dari pengecer yang harganya di atas rata-rata. Hal itu sering menimbulkan pertanyaan wisman kepada semua pemandu. "Kami sering mengajak tamu berkeliling, melihat kondisi realita di lapangan dengan antrean BBM seperti itu sulit mendapatkan BBM dengan harga resmi dari pemerintah."
Sebelumnya, Kepala Depo Pertamina Pangkalan Bun Haryanto Batjo mengungkapkan penegakan hukum harus benar-benar dilakukan secara menyeluruh sampai operator SPBU. Pasalnya, sebenarnya kuota BBM cukup apabila tidak ada pelangsir. Sebaliknya, kuota dan jumlah SPBU ditambah seberapa pun, apabila tidak ada pengawasan dan penegakan hukum tetap tidak akan cukup. "Kuncinya penegakan hukum, kalau perlu jika ditemukan penyimpangan yang dilakukan operator jangan hanya pembelinya tapi operatornya ditangkap dan diproses."
EmoticonEmoticon