Penulis
BALAI Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) menyesalkan ketidakhadiran dua perusahaan penampung pasir zircon (puya). Pasalnya, tujuan kunjungan tim penanggulangan Penambangan Tanpa Izin (Peti) adalah menunjukkan dampak negatif penambangan di Sungai Sekonyer pada pengusahanya. Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Pengelolaan TNTP Wilayah I Pembuang Hulu Supriyanto di daerah penambangan Aspai, Desa Sekonyer, Kecamatan Kumai, Rabu (19/12). "Tim turun kesini selain sosialisasi kepada penambang juga memperlihatkan dampaknya kepada pengusaha dan semua stakeholder."
Ia melanjutkan ada dua perusahaan yang termasuk daftar pembeli bahan tambang dari seputar Sungai Sekonyer yang tidak hadir. Yakni, CV Harapan Mandiri dan PT Irvan Pratama. Kedua perusahaan ini disebut-sebut para penambang sebagai perusahaan yang menampung hasil kerja mereka.
Ia melanjutkan ada dua perusahaan yang termasuk daftar pembeli bahan tambang dari seputar Sungai Sekonyer yang tidak hadir. Yakni, CV Harapan Mandiri dan PT Irvan Pratama. Kedua perusahaan ini disebut-sebut para penambang sebagai perusahaan yang menampung hasil kerja mereka.
Pendataan Penambang--Beberapa orang personel Brimob Polda Kalteng turun dari speedboat di Kawasan Penambangan Liar di Aspai hulu Sungai Sekonyer. Personel gabungan dari TNI, Polri, Balai TNTP, SPORC dan Pemkab Kobar melakukan pendataan jumlah penambang. Sayang sekali, banyak pengusaha penampung hasil tambang yang tidak hadir dalam kegiatan ini.
Menurut Supri, kehadiran pengusaha bisa mempermudah upaya relokasi penambang dari seputar Sungai Sekonyer. Penanggulangan Peti telah disepakati untuk dilakukan secara bersama-sama. Sehingga penegakan hukum dengan tindakan represif bisa dihindari. Pengusaha bisa memberikan saran mengenai solusi terbaik kepada tim terpadu penanggulangan Peti. "Semua data pengusaha yang ada di kita (TNTP) sudah diundang, tapi ada juga yang tidak datang."
Ditemui di tempat yang sama, Perwakilan CV Usaha Maju Exmat Iswadi mengungkapkan pihaknya sudah berupaya mengajukan Wilayah Penambangan Rakyat (WPR). Namun hingga saat ini, upaya yang dilakukan belum berhasil. Padahal adanya WPR bisa memberikan kepastian hukum baik bagi pengusaha maupun penambang. "Kami sudah berupaya mengajukan WPR sampai ke DPR tapi belum berhasil juga."
Menurut Supri, kehadiran pengusaha bisa mempermudah upaya relokasi penambang dari seputar Sungai Sekonyer. Penanggulangan Peti telah disepakati untuk dilakukan secara bersama-sama. Sehingga penegakan hukum dengan tindakan represif bisa dihindari. Pengusaha bisa memberikan saran mengenai solusi terbaik kepada tim terpadu penanggulangan Peti. "Semua data pengusaha yang ada di kita (TNTP) sudah diundang, tapi ada juga yang tidak datang."
Ditemui di tempat yang sama, Perwakilan CV Usaha Maju Exmat Iswadi mengungkapkan pihaknya sudah berupaya mengajukan Wilayah Penambangan Rakyat (WPR). Namun hingga saat ini, upaya yang dilakukan belum berhasil. Padahal adanya WPR bisa memberikan kepastian hukum baik bagi pengusaha maupun penambang. "Kami sudah berupaya mengajukan WPR sampai ke DPR tapi belum berhasil juga."
EmoticonEmoticon