Penulis
PIHAK Bandara Iskandar menyatakan bahwa taksi dan parkir bukan kewenangan mereka. Mekanisme pengaturan keduanya dilakukan langsung oleh pihak Koperasi TNI-AU Lanud Iskandar. Hal itu diungkapkan Pelaksana Harian Kepala Bandara Iskandar Ade Suparna kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Jumat (9/110. "Kami memang sempat menangani parkir bersama pihak dinas (Dishubkominfo Kobar) tapi dua tahun lalu sudah tidak lagi, kalau taksi sejak pertama sudah ditangani koperasi TNI-AU."
Ia melanjutkan pihaknya hanya menangani hal-hal terkait lalu lintas penerbangan. Saat ini, otoritas Bandara Iskandar merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bandar Udara di bawah Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan. Sehingga mengenai pungutan-pungutan yang dikenakan, pihaknya tidak mengetahui.
Dikonfirmasi sejumlah wartawan seusai ibadah Sholat Jumat di Masjid Al Fattah Komplek TNI-AU, Danlanud Iskandar Letkol Pnb Wibowo Cahyono mengungkapkan pihaknya akan segera mengumpulkan informasi terkait tarif sebesar Rp50 ribu untuk setiap mobil penjemput tersebut. "Saya kan masih baru, saya kumpulkan informasinya dulu nanti saya koordinasikan."
Dihubungi terpisah, Ketua DPC HPI Kobar Yomie Kamale memahami inti masalahnya pengusaha pariwisata diminta menggunakan taksi bandara. Namun hal itu tidak bisa dilakukan. Pasalnya, turis asing ingin dijemput memakai mobil dengan standar tertentu. Alasan mereka umumnya untuk memenuhi standar keamananan dan kenyamanan dalam perjalanan wisatanya. Seperti pengalaman dirinya, banyak turis asing yang rombongan ingin dijemput dengan mobil Kijang Innova.
Sebagai pelaku usaha pariwisata yang baik, lanjut dia, mau tidak mau harus menuruti keinginan turis sebagai bentuk standar pelayanan yang baik. Di sisi lain, dirinya dikenai charge sebesar Rp200 ribu di bandara. "Wisatawan pengennya dijemput pakai innova dan tidak mau menggunakan taksi bandara. Jadi kami kena dua kali, sudah sewa mobilnya terus bayar lagi yang di bandara."
Ia melanjutkan pihaknya hanya menangani hal-hal terkait lalu lintas penerbangan. Saat ini, otoritas Bandara Iskandar merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bandar Udara di bawah Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan. Sehingga mengenai pungutan-pungutan yang dikenakan, pihaknya tidak mengetahui.
Dikonfirmasi sejumlah wartawan seusai ibadah Sholat Jumat di Masjid Al Fattah Komplek TNI-AU, Danlanud Iskandar Letkol Pnb Wibowo Cahyono mengungkapkan pihaknya akan segera mengumpulkan informasi terkait tarif sebesar Rp50 ribu untuk setiap mobil penjemput tersebut. "Saya kan masih baru, saya kumpulkan informasinya dulu nanti saya koordinasikan."
Dihubungi terpisah, Ketua DPC HPI Kobar Yomie Kamale memahami inti masalahnya pengusaha pariwisata diminta menggunakan taksi bandara. Namun hal itu tidak bisa dilakukan. Pasalnya, turis asing ingin dijemput memakai mobil dengan standar tertentu. Alasan mereka umumnya untuk memenuhi standar keamananan dan kenyamanan dalam perjalanan wisatanya. Seperti pengalaman dirinya, banyak turis asing yang rombongan ingin dijemput dengan mobil Kijang Innova.
Sebagai pelaku usaha pariwisata yang baik, lanjut dia, mau tidak mau harus menuruti keinginan turis sebagai bentuk standar pelayanan yang baik. Di sisi lain, dirinya dikenai charge sebesar Rp200 ribu di bandara. "Wisatawan pengennya dijemput pakai innova dan tidak mau menggunakan taksi bandara. Jadi kami kena dua kali, sudah sewa mobilnya terus bayar lagi yang di bandara."
EmoticonEmoticon