Penulis
BALAI Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Cagar Biosfer (BKPCB) Tanjung Puting. Pembentukan organisasi ini merupakan hasil akhir dari rapat lintas sektor yang membahas penyusunan sistem zonasi cagar biosfer TNTP di dua kabupaten yakni Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dan Seruyan.
"Rapat dan konsultasi publik di Seruyan berjalan cukup lancar dan semua stakeholder disini cukup antusias terhadap perkembangan cagar biosfer tanjung puting,"kata Kepala Balai TNTP Soewignyo kepada Gudang Tutorial melalui ponselnya, Senin (15/10)
Ia melanjutkan organisasi berbentuk badan karena lintas sektor dan lintas kabupaten. Sehingga skema pendanaan tidak akan terkendala karena anggotanya berasal dari berbagai SKPD. Draf usulan pembentukan organisasi ini akan disampaikan ke gubernur. Hasilnya, berupa surat keputusan gubernur mengenai BKPCB Tanjung Puting.
Badan ini, lanjut dia, akan mengkoordinasikan setiap arah kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan cagar biosfer tanjung puting. Prioritas program untuk lima tahun pertama antara lain penanggulangan penambangan tanpa izin (peti) dengan mengalihkan pelakunya menjadi petani gaharu, antisipasi kebakaran lahan dengan pola pertanian agroforestry dan memaksimalkan hasil hutan non kayu (HHNK) seperti perikanan, lebah madu dan industri pariwisata.
Menurut Soewignyo, pihaknya tidak khawatir dengan status APL yang kini disandang tiga desa di kawasan penyangga TNTP sebagai dampak dari Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK 292/Menhut-II/2011. Pasalnya, Pasalnya, Gubernur telah menerbitkan surat edaran No. 540/1117/Ek yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Kalteng. "APL itu sudah ditegaskan khusus untuk kebun masyarakat bukan untuk perkebunan swasta."
Ditemui terpisah, Project Manager OFI Pangkalan Bun Fajar Dewanto, pihaknya telah menemukan fakta mengejutkan. Yakni, beberapa investor perkebunan telah masuk ke wilayah APL tersebut. "Kami telah menerima tembusannya, di Desa Sungai Cabang ada yang akan masuk, di Desa Sekonyer juga sudah ada rapat-rapat mengenai gantirugi lahan."
"Rapat dan konsultasi publik di Seruyan berjalan cukup lancar dan semua stakeholder disini cukup antusias terhadap perkembangan cagar biosfer tanjung puting,"kata Kepala Balai TNTP Soewignyo kepada Gudang Tutorial melalui ponselnya, Senin (15/10)
Ia melanjutkan organisasi berbentuk badan karena lintas sektor dan lintas kabupaten. Sehingga skema pendanaan tidak akan terkendala karena anggotanya berasal dari berbagai SKPD. Draf usulan pembentukan organisasi ini akan disampaikan ke gubernur. Hasilnya, berupa surat keputusan gubernur mengenai BKPCB Tanjung Puting.
Badan ini, lanjut dia, akan mengkoordinasikan setiap arah kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan cagar biosfer tanjung puting. Prioritas program untuk lima tahun pertama antara lain penanggulangan penambangan tanpa izin (peti) dengan mengalihkan pelakunya menjadi petani gaharu, antisipasi kebakaran lahan dengan pola pertanian agroforestry dan memaksimalkan hasil hutan non kayu (HHNK) seperti perikanan, lebah madu dan industri pariwisata.
Menurut Soewignyo, pihaknya tidak khawatir dengan status APL yang kini disandang tiga desa di kawasan penyangga TNTP sebagai dampak dari Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK 292/Menhut-II/2011. Pasalnya, Pasalnya, Gubernur telah menerbitkan surat edaran No. 540/1117/Ek yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Kalteng. "APL itu sudah ditegaskan khusus untuk kebun masyarakat bukan untuk perkebunan swasta."
Ditemui terpisah, Project Manager OFI Pangkalan Bun Fajar Dewanto, pihaknya telah menemukan fakta mengejutkan. Yakni, beberapa investor perkebunan telah masuk ke wilayah APL tersebut. "Kami telah menerima tembusannya, di Desa Sungai Cabang ada yang akan masuk, di Desa Sekonyer juga sudah ada rapat-rapat mengenai gantirugi lahan."
EmoticonEmoticon