Sistem Perwakilan yang Tidak Mewakili Rakyat

Bulan Juni menjadi bulan istimewa tahun ini, tanggal 1 Juni, hari lahir Pancasila ditetapkan sebagai hari libur nasional. Namun apa yang saya rasakan justru sebaliknya. Nilai-nilai Pancasila kian luntur, bukan oleh mereka yang disebut intoleran atau radikal.

Soalnya, istilah ini juga debatabel. Pihak yang menuding intoleran dan radikal, sebenarnya justru biangkeroknya intoleransi dan sangat radikal dalam caci maki. Jadi kita tinggalkan saja urusan ini.

Saya ingin menyoroti soal sistem perwakilan rakyat yang disebut dalam Sila IV Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Mungkin saat dirumuskan sila ini, elit politik Indonesia masih dihuni para negarawan hebat seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Ki Hajar Dewantara, Haji Agus Salim, dll.
Namun, dalam perkembangannya setelah 70 tahun Indonesia merdeka, Sila IV Pancasila menjadi tidak relevan lagi. Apa sebab? Elit politik di Indonesia lebih banyak (saya tidak menyebut semua) dihuni oleh para pengusaha dan makelar proyek. Mereka rela mencapai tujuan dengan segala cara.

Mengapa jual beli suara menjadi sangat masif dan lumrah? Kalau dalam cerama Gus Muwaffiq malah disebut "Ngoten niku sampun biasa." Sebab yang berlaku bukan lagi niat nawaitu untuk menjadi wakil rakyat, mewakili kepentingan rakyat.

Namun jabatan politis menjadi legislatif atau eksekutif hanya dipandang sebagai sebuah 'pekerjaan' yang bisa mendulang rupiah. Berapa paket proyek yang bisa dinikmati dari sekian Organisasi Perangkat Daerah (OPD)? Keuntungan bisa dihitung secara kasar. Hal inilah yang sebenarnya menjadi pendorong utama orang menjagokan diri menjadi anggota legislatif (DPR) atau mengincar posisi eksekutif (Bupati, Walikota, Gubernur).

Akhirnya yang berlaku, saya punya modal sekian dan harus bisa kembali menjadi sekian dalam jangka waktu lima tahun. Saya bersama kroni, rekan partai, tim sukses harus sama-sama untung. Kondisi seperti inilah yang menjadikan Pancasila terutama Sila IV menjadi sangat tidak relevan saat ini.

Mau bukti? Politikus yang sudah pernah masuk penjara karena korupsi, setelah dia keluar, bisa saja dipilih menduduki posisi di legislatif maupun eksekutif. Sehingga, mau menjadi kriminal sebejat apa pun, jika dia bisa membeli suara rakyat, maka dia akan duduk di posisi itu.

Lalu apakah rakyat salah? Tentu tidak sepenuhnya, karena kemiskinan yang menghimpit, apalagi di desa-desa yang tidak ada proses produksi, tidak ada perusahaan yang bisa menggaji setiap bulan, uang selembar dua lembar Rp100 ribuan tentu lebih nyata ketimbang janji-janji politik. Jadi, jika sudah begini, hanya tinggal tunggu pertolongan Allah SWT atau azab-Nya yang akan menimpa....