Penulis
DINAS Kehutanan (Dishut) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mengaku belum mendapatkan tembusan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HPHTI) milik PT E-Greendo. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Penatagunaan Kawasan Hutan Dishut Kobar Wahyu Setiawan di ruang kerjanya, Selasa (22/1). "Saya sampai saat ini belum menerima tembusan SK-nya, biasanya kalau sudah terbit izin dari pusat tetap ditembuskan ke dinas."
Ia melanjutkan izin pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) memang langsung dikeluarkan oleh Menhut. Meski begitu, rekomendasi izin tetap berasal dari daerah. Sehingga dalam SK IUPHHK-HPHTI tetap akan diatur hak dan kewajiban perusahaan kepada daerah.
HTI Akasia--Tegakan Akasia Mangium yang sebagian sudah dipanen di areal konsesi sebuah perusahaan HTI di Kaltim. Di Kobar terbit izin IUPHHK-HTI baru atas nama PT E-Greendo. Meski begitu, Dishut setempat mengaku belum mendapatkan tembusan dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pusat..
Menurut Wahyu, perusahaan tetap dibebani dengan kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) bagi masyarakat sekitarnya. Skema mengenai kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat sudah diatur detail dalam lampiran SK IUPHHK-HPHTI. Selain itu, CSR juga diatur dalam UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). "Kalau berbicara tentang pembatalan terhadap SK IUPHHK-HPHTI, itu sulit dilakukan karena sebelumnya sudah ada rekomendasi dari daerah."
Sebelumnya, Bupati Kobar Ujang Iskandar menegaskan pihaknya tidak akan mengijinkan PT E-Greendo beroperasi sebelum adanya kesepakatan jelas mengenai program bagi masyarakat di sekitar konsesinya. Pemkab Kobar menuntut PT E-Greendo untuk memberikan 30% konsesinya untuk plasma kepada masyarakat. "Walaupun izin PT E-Greendo sudah keluar dari pemerintah pusat, kalau belum ada kesepakatan dengan masyarakat, saya tidak akan mengijinkan PT. E-Greendo beroperasi."
EmoticonEmoticon