Penulis
WARGA Kecamtan Kotawaringin Lama (Kolam), Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) lebih memilih program revitalisasi perkebunan ketimbang plasma dari investor. Pasalnya, warga mengaku punya pengalaman buruk dengan investor yang sudah masuk ke daerah mereka. Hal itu diungkapkan Tokoh Kolam Gusti Samudra dalam dalam pertemuan dengan jajaran eksekutif dan legislatif di Rumah Makan Ruhama Pangkalan Bun, Selasa (19/3). "Kalau disuruh memilih, kami lebih suka program revitalisasi seperti di Babual Baboti daripada memasukkan investor."
Ia melanjutkan saat ini masyarakat Kolam yang masih merasakan plasma dari investor hanya 30 KK saja. Selain itu, sudah banyak yang berpindah tangan. Kondisi masyarakat ini harus bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam menerapkan kebijakan pembangunan Kecamatan Kolam di masa mendatang.
Selain itu, lanjut dia, apabila masyarakat Kecamatan Arsel masih diperbolehkan mengusahakan lahan di kiri kanan sepanjang Jalan Pangkalan Bun-Kolam. Pihaknya meminta Pemkab Kobar juga memperbolehkan warga Kecamatan Kolam untuk berusaha di lahan tersebut. Meski hanya bersifat hak pakai saja. "Kalau boleh sama-sama boleh, kalau tidak ya harus ditindak tegas. Jika tidak ada tindakan konkret dari pemerintah, kami akan babat tanaman yang ada di sana."
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kobar Ujang Iskandar menegaskan warga Kolam boleh menyampaikan aspirasi. Namun tindakan anarkis tidak dibenarkan dengan alasa apapun. Pasalnya, tindakan anarkis tidak bisa menyelesaikan masalah. Justru masyarakat akan mendapatkan masalah karena melanggar hukum.
Bupati berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan DPRD Kobar untuk mengambil langkah paling tepat bagi permasalahan ini. Pemkab Kobar akan segera memerintahkan Camat Arsel dan Kolam untuk bekerjasama melakukan investigasi terhadap semua SKT yang diterbitkan. "Kami minta saudara-saudara saya di Kolam untuk tidak melakukan tindakan anarkis. Kami (Pemkab Kobar) akan berkomunikasi dengan legislatif (DPRD) untuk mencari solusi paling tepat bagi permasalahan ini."
Ia melanjutkan saat ini masyarakat Kolam yang masih merasakan plasma dari investor hanya 30 KK saja. Selain itu, sudah banyak yang berpindah tangan. Kondisi masyarakat ini harus bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam menerapkan kebijakan pembangunan Kecamatan Kolam di masa mendatang.
Selain itu, lanjut dia, apabila masyarakat Kecamatan Arsel masih diperbolehkan mengusahakan lahan di kiri kanan sepanjang Jalan Pangkalan Bun-Kolam. Pihaknya meminta Pemkab Kobar juga memperbolehkan warga Kecamatan Kolam untuk berusaha di lahan tersebut. Meski hanya bersifat hak pakai saja. "Kalau boleh sama-sama boleh, kalau tidak ya harus ditindak tegas. Jika tidak ada tindakan konkret dari pemerintah, kami akan babat tanaman yang ada di sana."
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kobar Ujang Iskandar menegaskan warga Kolam boleh menyampaikan aspirasi. Namun tindakan anarkis tidak dibenarkan dengan alasa apapun. Pasalnya, tindakan anarkis tidak bisa menyelesaikan masalah. Justru masyarakat akan mendapatkan masalah karena melanggar hukum.
Bupati berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan DPRD Kobar untuk mengambil langkah paling tepat bagi permasalahan ini. Pemkab Kobar akan segera memerintahkan Camat Arsel dan Kolam untuk bekerjasama melakukan investigasi terhadap semua SKT yang diterbitkan. "Kami minta saudara-saudara saya di Kolam untuk tidak melakukan tindakan anarkis. Kami (Pemkab Kobar) akan berkomunikasi dengan legislatif (DPRD) untuk mencari solusi paling tepat bagi permasalahan ini."
EmoticonEmoticon