Pelaku Wisata Merasa Tidak Punya Wakil

PELAKU usaha wisata merasa tidak memiliki wakil yang bisa memperjuangkan nasib mereka. Pasalnya, pelaku usaha wisata terbukti dikalahkan dengan kepentingan penambang. Hal itu diungkapkan Direktur Direktur PT. Borneo Indonesia Hijau Travel Kumai Ahmad Yani di kantornya, Rabu (26/12). "Kami merasa tidak terwakili di DPR, pada pemilu mendatang kami harus ada calon dari orang mendukung pariwisata."

Ia melanjutkan pihaknya akan merapatkan barisan untuk mendukung calon yang benar-benar punya visi lingkungan. Pasalnya, pelaku usaha wisata merasa terpukul dengan adanya penambangan liar tanpa izin (peti). Padahal para pelaku usaha wisata juga warga Kobar dan lebih spesifik warga Kecamatan Kumai.

Menurut Ahmad, semua pihak seharusnya mendukung perkembangan usaha pariwisata yang sudah memberikan pemasukan tidak kalah besar dari sektor tambang. Perbedaanya, para pelaku usaha wisata dibekali pengetahuan, merintis dari bawah dan tidak merusak lingkungan. Sedangkan penambang cenderung mendapatkan hasil secara instant yang menimbulkan kerusakan alam. "Saya putra asli Kumai, susah payah saya datangkan Kapal Pesiar Orion itu setiap tahun ke Kobar ini. Sayang sekali kalau kerusakan lingkungan terus terjadi."

Dihubungi terpisah, Pemandu Wisata yang juga pemilik situs Orangutan Voyage Aidi Syaifudin mengungkapkan tiga belas tahun lalu, sebelum terjun ke dunia pariwisata, ia mengaku pernah menjadi penambang liar. Namun keuntungan yang didapatkan tidak seberapa. Sedangkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan berdampak pada masyarakat luas. "Saya berhenti lalu mulai belajar menjadi pemandu wisata. Alhamdulillah wawasan saya bertambah, jaringan setiap tahun semakin luas. Sebagai putra asli Kumai, saya bangga bisa mendapatkan penghasilan tanpa merusak alam Kumai."

TNTP Sesalkan Ketidakhadiran Dua Perusahaan Tambang

BALAI Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) menyesalkan ketidakhadiran dua perusahaan penampung pasir zircon (puya). Pasalnya, tujuan kunjungan tim penanggulangan Penambangan Tanpa Izin (Peti) adalah menunjukkan dampak negatif penambangan di Sungai Sekonyer pada pengusahanya. Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Pengelolaan TNTP Wilayah I Pembuang Hulu Supriyanto di daerah penambangan Aspai, Desa Sekonyer, Kecamatan Kumai, Rabu (19/12). "Tim turun kesini selain sosialisasi kepada penambang juga memperlihatkan dampaknya kepada pengusaha dan semua stakeholder."

Ia melanjutkan ada dua perusahaan yang termasuk daftar pembeli bahan tambang dari seputar Sungai Sekonyer yang tidak hadir. Yakni, CV Harapan Mandiri dan PT Irvan Pratama. Kedua perusahaan ini disebut-sebut para penambang sebagai perusahaan yang menampung hasil kerja mereka. 

 

Pendataan Penambang--Beberapa orang personel Brimob Polda Kalteng turun dari speedboat di Kawasan Penambangan Liar di Aspai hulu Sungai Sekonyer. Personel gabungan dari TNI, Polri, Balai TNTP, SPORC dan Pemkab Kobar melakukan pendataan jumlah penambang. Sayang sekali, banyak pengusaha penampung hasil tambang yang tidak hadir dalam kegiatan ini.

Menurut Supri, kehadiran pengusaha bisa mempermudah upaya relokasi penambang dari seputar Sungai Sekonyer. Penanggulangan Peti telah disepakati untuk dilakukan secara bersama-sama. Sehingga penegakan hukum dengan tindakan represif bisa dihindari. Pengusaha bisa memberikan saran mengenai solusi terbaik kepada tim terpadu penanggulangan Peti. "Semua data pengusaha yang ada di kita (TNTP) sudah diundang, tapi ada juga yang tidak datang."

Ditemui di tempat yang sama, Perwakilan CV Usaha Maju Exmat Iswadi mengungkapkan pihaknya sudah berupaya mengajukan Wilayah Penambangan Rakyat (WPR). Namun hingga saat ini, upaya yang dilakukan belum berhasil. Padahal adanya WPR bisa memberikan kepastian hukum baik bagi pengusaha maupun penambang. "Kami sudah berupaya mengajukan WPR sampai ke DPR tapi belum berhasil juga."

Bank Sampah Sarana Kobar Raih Adipura Kencana

BANK Sampah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) resmi beroperasi. Peresmian berlangsung di Aula Pemkab Kobar dihadiri ratusan undangan. Mereka terdiri dari perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kobar, Direktur Bank Sampah Gemah Ripah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan perwakilan masyarakat.

"Untuk meraih Adipura Kencana, Kobar harus bisa mengelola sampah dengan lebih kreatif, salah satunya dengan membangun bank sampah ini,"kata Kepala Bidang Pembatasan Sampah KLH Agus Saefudin seusai acara peresmian Bank Sampah Kobar.

Ia melanjutkan salah satu ciri khas yang biasa melekat pada penerima adipura kencana yakni daur ulang sampah harus lebih dari 20%. Selain itu, pengelolaan sampah harus dilakukan secara kreatif dan partisipatif. Bentuk-bentuk pengelolaan sampah juga harus kreatif. Artinya, sampah harus bisa memberi manfaat secara ekonomis. Sehingga sampah yang terbuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) benar-benar sudah tidak bernilai ekonomi.

Adipura Kencana--Walikota Surabaya Tri rismaharini disambut atraksi seni tarian dan reog Ponorogo dengan membawa piala Adipura Kencana saat memasuki Balai Kota Surabaya. Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Kalteng bertekad merebut piala serupa tahun depan. Salah satu langkahnya adalah mengoperasikan Bank Sampah Kobar.

Pengelolaan kreatif ini, lanjut dia, biasa menggunakan konsep Reuse Reduce Recycle (3R). Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Recycle berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. "Bentuk-bentuk kreatif pengelolaan sampah banyak sekali bank sampah, salah satunya sampah diubah menjadi energi biogas."

Ditemui di tempat yang sama, Wakil Bupati Kobar Bambang Purwanto mengungkapkan pendirian bank sampah bisa memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa sampah juga mempunyai nilai ekonomi. Selain itu, bank sampah bisa mendorong masyarakat Kobar untuk melakukan pemilahan sampah organik dan non organik mulai tingkat rumah tangga. "Tak kalah penting, kita sudah enam kali meraih adipura dan target kita meraih adipura kencana. Salah satunya dengan bank sampah ini."

Kerukunan Umat Beragama Kobar Terbaik Se-Kalteng

KERUKUNAN umat beragama di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dinilai terbaik di Provinsi Kaltimantan Tengah (Kalteng). Oleh karena itu, Kobar ditunjuk sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-Kalteng tahun depan. Hal itu diungkapkan Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kesbangpolinmas Kotawaringin Barat (Kobar) Mudelan di ruang kerjanya, Jumat (14/12). "Implementasi kerukunan antar umat beragama di Kobar sudah berjalan baik."

Ia melanjutkan implementasi kerukunan umat beragama di Kobar tidak hanya pada tataran teori. Masyarakat Kobar telah mampu mengaplikasikan kerukunan dalam tindakan nyata. Salah satunya, pendirian rumah ibadah secara berdampingan dan tanpa menuai konflik. Pada rakorda FKUB Bulan September lalu di Palangkaraya, lanjut dia, tuan rumah mempresentasikan adanya bangunan Gereja dan Masjid berdampingan dan hanya dibatasi pagar. "Pada saat giliran Kobar, kami menampilkan slide yang di Pangkalan Lima. Tidak hanya dua tapi empat rumah ibadah yang berdiri berdampingan tanpa dibatasi pagar."

Sementara itu, Paguyuban Kerukunan Kristen Jawa (PKKJ) menggelar kegiatan bakti sosial berupa sunatan masal dan pengobatan gratis di Gedung Balai Desa Natai Raya, Kecamatan Arut Selatan, Minggu (16/12). Menurut Ketua Panitia Windo Joko, pihaknya mengadakan kegiatan ini dalam rangka menyambut Hari Natal 2012. Kegiatan ini tidak hanya untuk Umat Nasrani tapi berlaku umum tanpa memandang suku, agama dan golongan tertentu. "Hari ini ada 19 anak yang disunat dan 50 pasien mendapatkan pengobatan gratis."

Ditemui terpisah Kades Natai Raya Iyan mengungkapkan pihaknya mendukung penuh kegiatan seperti ini karena mencerminkan kerukunan antar umat beragama di desanya. "Kerukunan akan tetap terjalin selama masyarakat itu tidak dipengaruhi oleh isu-isu yang negatif. Kami mengharapkan peran media juga bisa ikut serta dalam menjaga kerukunan umat beragama seperti ini."

Peti Berdampak Langsung Pada Kelestarian Alam

PENAMBANGAN liar tanpa izin (Peti) yang terjadi di seputar kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) telah berdampak langsung pada kelestarian alam. Pelaku peti menebang beberapa jenis pohon untuk melancarkan aktivitas penambangannya. Hal itu diungkapkan Kepala Balai TNTP Soewignyo kepada sejumlah wartawan, Jumat (14/12). "Kayu-kayu ini umumnya digunakan untuk peralatan menambang."

Ia melanjutkan ada dua jenis pohon yang banyak dijadikan sasaran pelaku Peti. Yakni, Kayu Temaras (Memecylon sp) dan Idat (Cratoxylon glaucum). Kayu Temaras biasa digunakan untuk tongkat penyangga selang sedangkan Kayu Idat untuk alat penggulung selang. Kedua jenis ini banyak ditebang di sekitar lokasi penambangan.

                                                                                                   Foto: Database Balai TNTP

Kerusakan Sungai Sekonyer--Foto udara yang diambil dari atas Sungai Sekonyer beberapa tahun yang lalu. Tampak kerusakan merata di kiri kanan Sungai Sekonyer karena ulah penambang liar yang menebangi hutan sepanjang sungai. Semua pihak baik pusat maupun daerah harus segera mengambil tindakan untuk menghentikan perusakan ini.

Padahal tindakan ini, lanjut dia, melanggar UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar. Akibat perusakan hutan di kiri kanan sungai telah menimbulkan pencemaran dan sedimentasi luar biasa. Bahkan aliran Sungai Sekonyer di beberapa titik telah berubah dari pola aliran semula. "Lokasi pencurian Kayu Tembaras dan Idat adalah di sepanjang kiri kanan sungai sekonyer yang berdekatan di lokasi Peti."

Sebelumnya, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Molta Dena mengajak semua pihak untuk peduli dengan menaati peraturan yang ada. Salah satunya, peraturan mengenai sempadan sungai. Yakni, larangan menebang pohon dengan jarak 500 meter kiri kanan sungai besar dan 200 meter kiri kanan sungai kecil. "Saat jangankan sempadannya, sungainya saja ditambang. Kesadaran kadang-kadang memang harus dipaksakan dengan tindakan hukum."

Lahan Transmigran Siap Terapkan IPAT-BO

LAHAN pertanian warga transmigrasi siap meningkatkan produksi pangan dengan teknologi Intensifikasi Padi Aerob Terkendali Berbasis Organik (IPAT-BO) yang dikembangkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Eko Prabowo kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Kamis (13/12). "Saat ini ada sekitar 120 hektare lahan pertanian di desa transmigran yang bisa dikembangkan sebagai lahan pengembangan tanaman pangan."

Ia melanjutkan lahan transmigrasi berpotensi besar untuk dijadikan pengembangan tanaman pangan dengan teknologi IPAT-BO. Pasalnya, warga transmigran sudah mempunyai skill bertani dari daerah asalnya. Saat ini, terdapat beberapa desa trans dan eks trans yang produktivitasnya cukup bagus antara lain Desa Kumpai Batu Bawah, Tanjung Trantang, Tanjung Putri, Barambai Makmur, Tanjung Trantang dan Suka Jaya. 

Menurut Eko, sebenarnya potensi pengembangan tanaman pangan bisa lebih luas lagi. Namun sisanya masih terkendala air asin seperti di Desa Kumpai Batu Bawah. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kobar sedang mengupayakan penanggulangan terhadap air pasang ini. "Kalau LU (Lahan Usaha) dua rata-rata memang untuk kebun karena primadonanya disini kebun, tapi LU satunya masih bisa digunakan untuk tanaman pangan."

Sebelumnya, Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) RI dan Komisi VII DPR RI memberikan bantuan sepuluh unit traktor tangan (hand tractor) kepada sepuluk kelompok tani di Kabupaten Kotawaringin Barat. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dengan teknologi Intensifikasi Padi Aerob Terkendali Berbasis Organik (IPAT-BO) yang sedang dikembangkan Kemenristek. Teknologi ini terbukti mampu meningkatkan hasil pertanian masyarakat melalui percobaan yang telah dilakukan di beberapa provinsi.

Kepala Distanak Ahmad Yadi mengungkapkan teknologi IPAT-BO yang mampu mendongkrak produktivitas tanaman pangan sampai 150% harus bisa diterapkan di Kobar. Saat ini produksi beras Kobar baru bisa mencukupi 46% dari total kebutuhan masyarakatnya. "Pada 2016, minimal 70% produksi padi mampu mensuplai kebutuhan lokal."

Revisi Perda Miras Menuai Kontroversi

ISU revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol yang lazim disebut Perda Miras menuai kontroversi. Pasalnya, revisi perda miras ini memuat pengecualian bisa menjual miras bagi tempat-tempat tertentu. Hal itu menuai kontroversi keras terutama dari kalangan ormas Islam.

"Apabila ada pihak-pihak yang ingin melakukan revisi (yang melemahkan) Perda tersebut, itu hak mereka. Tapi kami akan berkoordinasi dengan ormas Islam, tokoh agama dan MUI untuk malawan hal itu,"kata Humas DPC Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Andri Saputra melalui sambungan telepon, Rabu (12/12).

                                                                  ilustrasi: http://www.jejaknews.com

Revisi Perda Miras--Isu bakal direvisinya Perda No 13 Tahun 2006 menimbulkan kontroversi. Pasalnya, Perda ini telah berlaku di Kabupaten Kobar Kalteng dan mampu menekan angka kriminalitas akibat miras. Disinyalir ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari revisi Perda Miras ini.

Ia melanjutkan munculnya perda miras merupakan bukti bahwa masyarakat Kobar merupakan komunitas yang religius. Perda ini murni produk rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan aspirasi rakyat sebagian besar warga Kobar. Keberadaan perda tersebut diakui memang belum sempurna. Sebab sanksi yang dikenakan terlampau ringan dan belum sesuai syariat Islam. Sehingga revisi yang dilakukan harus semakin menguatkan dengan memperberat sanksi bagi pelanggarnya. Buka justru memberikan peluang penjualan miras.

Menurut Andri, memperbolehkan perdagangan miras di tempat tertentu dengan alasan pariwisata juga kurang tepat. Pasalnya, Kobar terkenal sebagai daerah tujuan wisata dunia karena keindahan alamnya. Ribuan wisatawan tetap datang meski Kobar menerapkan pelarangan peredaran miras. "Pariwisata Kobar itu menjual keindahan alam bukan menjual kebebasan."

Dihubungi terpisah Ketua Komisi A DPRD Kobar Muhammad Ichsan mengungkapkan pihaknya belum mengetahui adanya rancangan perubahan perda miras tersebut. Meski begitu, pihaknya sepakat bahwa perda miras harus tetap diberlakukan tanpa perubahan. Sebab perda miras telah terbukti mampu menekan dampak negatif yang disebabkan peredaran miras. "Perda miras harus dipertahankan karena terbukti mampu menekan angka kriminalitas. Revisi terhadap perda ini ditakutkan justru menguntungkan pihak-pihak tertentu,"tegas dia.

Masyarakat Minta Benahi Pengelolaan Bandara Iskandar

KOMPONEN masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) yang hadir dalam diskusi bulanan Salsa Forum di Cafe Salsa Jalan HM Rafii Pangkalan Bun meminta semua stakeholder benahi pengelolaan Bandara Iskandar.

"Pengelolaan Bandara Iskandar harus dibenahi supaya masyarakat bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,"kata Ketua Himpunan Mahasiswa Lamandau di Kobar David dalam diskusi yang digelar Senin (10/12) lalu.

Ia melanjutkan keberadaan bandara sangat penting sebagai penopang perekonomian masyarakat Kobar dan sekitarnya. Sehingga patut dicari solusi yang saling menguntungkan diantara semua stakeholder. "Bandara ini dibangun oleh rakyat bersamaan dengan bandara di Kecamatan Kudangan, hanya saja yang di Kudangan tidak dikembangkan."

                                                                               Foto: Album di Akun FB Fajar Dewanto

 

Pungutan Tidak Wajar--Rombongan Putri Pariwisata Indonesia melakukan Fam Trip di Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) beberapa waktu yang lalu. Meski merupkan tamu resmi dari Kemenparekraf, rombongan dipersulit saat panitia menjemput di Bandara Iskandar. Adanya pungutan-pungutan tidak wajar di Bandara Iskandar sudah menjadi rahasia umum. Namun tidak ada satu pun tindakan yang diambil pihak Provost TNI.

 

Ditemui di tempat yang sama, Ketua Association of the Indonesia Tours and Travel (ASITA) Kobar Thomas Sari Wuwur mengungkapkan pungutan-pungutan yang tidak wajar banyak ditemui di Bandara Iskandar. Hal itu tidak hanya berlaku bagi pengusaha pariwisata. Banyak masyarakat umum juga banyak yang mengalami pungutan serupa. "Pungutan-pungutan tidak wajar itu yang mestinya harus dibicarakan (solusinya)."

Hal senada diungkapkan Ketua DPC Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kobar Yomie Kamale, saat menjemput rombongan Putri Pariwisata Indonesia (PPI) juga sempat mengalami kendala. Rombongan PPI merupakan tamu resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk mempromosikan pariwasata Kobar. Sebenarnya, panitia sudah berkoordinasi dengan pihak Lanud Iskandar. Meski begitu, pihak koperasi bandara mempermasalahkan bus yang dipergunakan sebagai sarana penjemputan berplat kuning. "Kami mesti bagaimana? masalahnya bus berplat merah kan tidak banyak, meski akhirnya kami tidak dikenakan biaya, kami sempat mengalami kesulitan pada saat penjemputan rombongan Putri Pariwisata."

Kepala Bappeda Kobar yang juga Plt Kepala Dishubkominfo Wahyudi mengungkapkan keberadaan Bandara Iskandar berperan menyumbang 10% kemajuan perekonomian di Kobar. Pihaknya sangat mengapresiasi kepedulian masyarakat kepada Bandara Iskandar. "Diskusi seperti ini sangat bagus, tidak terlalu formal tapi bisa mencari solusi berbagai masalah."

PETI Bisa Hancurkan Industri Wisata

PENAMBANGAN liar tanpa izin (Peti) yang terjadi di seputar Sungai Sekonyer bisa menghancurkan industri pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). Pasalnya, Sungai Sekonyer merupakan pintu gerbang wisata ke Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP). Setiap tahun, ribuan wisatawan mancanegara melewati jalur ini. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kobar Abdul Wahab alam paparannya di hadapan peserta rapat pembentukan tim terpadu lintas sektor dalam penanganan penambangan tanpa izin (Peti) di sekitar Sungai Sekonyer di ruang rapat Pemkab Kobar, pekan kemarin. "Penambangan di Sungai Sekonyer harus dihentikan. Sungai itu dilewati kelotok yang mengangkut ribuan wisatawan setiap tahunnya."

                                                               http://orangutanvoyage.com/

Pintu Gerbang Wisata--Sekelompok wisatawan asing sedang menikmati keindahan panorama Sungai Sekonyer. Sayang sekali, akibat ulah penambang liar, Sungai Sekonyer mengalami pencemaran dan kerusakan cukup signifikan. Padahal sungai ini merupakan pintu gerbang wisata ke Camp Leakey di Taman Nasional Tanjung Puting

Ia melanjutkan para penambang harus diberikan solusi sumber mata pencaharian lain. Jika tidak, Kobar terancam kehilangan pendapatan sebesar Rp37 miliar yang berputar di bisnis pariwisata. Hal ini otomatis akan menimbulkan dampak luas pada orang-orang yang bekerja di bisnis pariwisata. "Banyak yang akan kehilangan pekerjaan juga, orang kelotok, pemandu wisata bahkan industri penerbangan. Sehingga kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja tapi pelaku usaha pariwisata juga harus dipikirkan."

Ditemui di tempat yang sama, Kepala Balai TNTP Soewignyo mengatakan penambangan di hulu Sungai Sekonyer menyebabkan pencemaran yang luar biasa. Imbasnya, masyarakat sekitar Sungai Sekonyer hanya bisa memanfaatkan air hujan untuk konsumsi. Selain itu, nelayan tradisional yang mencari ikan di Sungai Sekonyer terancam mengkonsumsi ikan yang mengandung merkuri. "Penambangan juga menyebabkan sedimentasi yang luar biasa. Apabila tidak dihentikan, ada beberapa bagian Sungai Sekonyer yang tidak bisa lagi dilewati kelotok wisata."

Salsa Forum Kecewa Danlanud Tidak Hadir

PESERTA diskusi bulanan 'Salsa Forum' di Cafe Salsa Jalan HM Rafii Pangkalan Bun merasa kecewa karena ketidakhadiran Danlanud Iskandar. Pasalnya, peserta diskusi menghendaki adanya solusi saling menguntungkan dengan duduk bersama. Hadir dalam forum tersebut Perwakilan Otoritas Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kobar, Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kobar, pelaku bisnis pariwisata di Kobar, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Antakusuma (Untama), BEM Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Cendekia Medika dan sejumlah aktivis LSM.

"Sayang sekali, Bapak Danlanud tidak hadir, padahal kehadiran beliau di forum ini sangat penting dan sampai detik ini kami belum menerima pembatalan dari beliau,"kata salah satu inisiator Salsa Forum Budi Baskoro saat membuka diskusi.

Ia melanjutkan forum ini murni digagas generasi muda Kobar yang peduli dengan daerahnya. Pihaknya meyakinkan peserta bahwa Salsa Forum tidak bermuatan politik atau berafiliasi dengan pihak-pihak tertentu. Forum ini merupakan wadah bagi warga Kobar untuk bersama-sama mencari solusi bagi kemajuan daerahnya.

Ditemui di tempat yang sama, Perwakilan Otoritas Bandara Iskandar Pangkalan Bun Isdiyanto mengungkapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri antara Menteri Pertahanan dan Keamanan /Panglima ABRI (Menhankam/Pangab), Menteri Perhubungan (Menhub) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor: Kep/30/IX/1975 tentang penggunaan bersama pangkalan militer dan pelabuhan udara sipil. "Menurut pengalaman saya, memang di bandara-bandara semacam ini (Bandara Iskandar) pungutan bagi penjemput memang tidak ada, tapi kebijakan setiap bandara memang berbeda."

Kepala Bappeda Kobar yang juga Plt Kepala Dishubkominfo Wahyudi mengungkapkan bentuk pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap sebuah bandara adalah retribusi. "Pemda membangun apa, ya itulah yang dia dapatkan. Misalnya membangun lahan parkir, retribusi lahan tersebut seharusnya masuk ke Pemda."

Petani Jerumbun Panen Mentimun

PETANI asal Jerumbun di hulu Sungai Sekonyer panen mentimun. Secara administratif, daerah ini merupakan wilayah Desa Sekonyer Kecamatan Kumai. Tanaman mentimun mulai dikembangkan dengan intensif di daerah ini sejak setahun lalu.

"Tanaman ini mudah dikembangkan dan harganya juga bagus,"kata Manajer Friends of the National Parks Foundation (FNPF) Basuki Budi Santoso pendamping petani Srumbun di kantornya, Kamis (29/11).

Ia melanjutkan pihaknya membuat demplot 1000 batang tanaman mentimun dibudidayakan di lahan berukuran 30 x 40 meter. Panen perdana dilaksanakan pada Selasa (27/11) lalu. Setiap batang mentimun rata-rata menghasilkan mentimun seberat 2 kilogram. Mentimun dipanen setelah dibudidayakan selama 40 hari. Mentimun hasil panennya dijual ke pengepul di Pangkalan Bun dengan harga Rp5 ribu per kilogramnya. 

 

Panen Mentimun--Seorang petani di daerah Srumbun di hulu Sungai Sekonyer sedang memanen mentimun. Pertanian yang dikerjakan dengan intensif dan serius bisa menghasilkan lebih banyak rupiah ketimbang perkebunan luas.

Meski lokasinya jauh, lanjut dia, hasil panjualan dipotong ongkos transportasi kurang lebih Rp2 juta. Sisa Rp8 juta masih cukup menguntungkan bagi petani. Selain itu, satu batang mentimun bisa dipanen selama tiga periode. "Jadi setelah panen kemarin masih bisa dipanen dua kali lagi dengan masa perawatan sama yakni 40 hari. Rencananya akan kami tumpangsari dengan tanaman pantung."

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kobar Fahrizal Fitri mengungkapkan budaya menanam pohon merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam rangka menjaga kualitas air. "BLH Kobar mengajak masyarakat untuk membudayakan tanam pohon. Masyarakat diharapkan aktif terlibat dalam beberapa program pemerintah yang berhubungan dengan penanaman pohon antara lain reboisasi, hutan kota, pemeliharaan hutan rakyat dan agroforestry (tumpangsari)."

Laju Abrasi di Pantai Sabuai Semakin Parah

LAJU abrasi yang terjadi di pantai Desa Sabuai Timur, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat (kobar) semakin memprihatinkan. Betapa tidak, laju abrasi justru semakin cepat pascapembangunan pemecah ombak. Hal itu diungkapkan Kepala Desa Sabuai Timur Ahmadi kepada sejumlah wartawan, Senin (3/12). "Tepat di depan rumah saya itu, pengikisan pantai malah semakin cepat. Batang kelapa banyak yang sudah doyong mau tumbang, mungkin nanti bisa kena jalan itu."

Ia melanjutkan hal itu disebabkan model bangunan pemecah ombak berupa tembok yang membujur ke laut. Bangunan ini memang bisa menyelamatkan pantai di belakangnya. Namun pantai di samping kiri kanannya akan tergerus karena arus balik dari ombak yang semakin kencang setelah menabrak tembok.

Pihaknya mewakili warga berharap Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kobar bisa memberikan solusi mengenai permasalahan ini. Salah satunya dengan membangun tembok yang melintang searah dengan garis pantai. Model bangunan seperti ini bisa menahan arus balik dari ombak yang dikhawatirkan mengikis badan jalan. "Kami berharap dinas bisa membangun yang tembok yang memanjang."

Sebelumnya, Kasubdit Mitigasi Bencana dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Mohammad Ismail mengungkapkan penanganan abrasi bisa dilakukan secara bersama-sama dan saling terintegrasi satu dengan yang lain. Pembangunan infrastruktur dari kajian Dinas PU harus digabungkan dengan teori perubahan arus air laut dari DKP sehingga membentuk satu formula yang tepat untuk mengatasi abrasi. Sebaliknya, apabila dilakukan secara parsial hasilnya bisa tidak maksimal bahkan bisa gagal. "Penanganan abrasi itu harus dilakukan bersama-sama tidak bisa berjalan sendiri-sendiri."

Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Dasman meminta masyarakat untuk membuat surat permohonan mengenai bentuk bangunan penahan abrasi yang mereka inginkan. Pihaknya sangat mendukung keinginan masyarakat apabila menurut kajian secara teknis hal tersebut bisa dilakukan. "Silahkan masyarakat membuat permohonan secara tertulis, Sehingga PU tidak akan disalahkan apabila nanti infrastruktur yang dibangun tidak tepat guna."