Antisipasi Kebakaran Hutan, Kodim 1014 Gelar Gladi Posko

KONDISI alam Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) merupakan wilayah yang rawan terhadap bencanakebakaran hutan. Kondisi tersebut harus selalu diantisipasi dan diperlukan suatu sistem  penanganan bersama yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Sebagai langkah antisipasi, Kodim 1014 Pangkalan Bun menggelar Gladi Posko I Tingkat Kodim dengan sandi Istana Kuning 01.

"Berdasarkan fakta dan data bahwa bencana alam kebakaran hutan sering melanda wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Riau, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah,"kata Komandan Korem 102 Panju Panjung Letkol Czi Kolonel Czi Irwan Zaini dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Staf Korem 102 Panju Panjung Letkol Inf Wasono yang menjadi inspektur upacara pembukaan gladi di Markas Kodim 1014 Pangkalan Bun, Rabu (26/9).

TNI Siaga--TNI AD berkomitmen untuk siap siaga membantu pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam rangka mengantisipasi bencana yang ditimbulkan karena kebakaran hutan dan lahan. TNI AD akan mengaktifkan anggotanya sampai tingkat Bintara Bina Desa (Babinsa)

Ia melanjutkan antisipasi bencana akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahap tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi selalu melibatkan jajaran TNI khususnya TNI-AD. Dalam hal ini, posisi Kodim 1014 Pangkalan Bun sangat penting karena mempunyai wilayah binaan yang cukup luas meliputi tiga kabupaten yakni Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Lamandau dan Sukamara. Ketiga daerah ini masih mempunyai hutan yang lebat, banyak perkebunan dan lahan masyarakat yang rawan terhadap bencana kebakaran. Oleh karena itu, satuan komando kewilayahan dituntut mampu turut serta dalam penanggulanannya. Para komandan dan staf harus meningkapkan kemampuan dengan berlatih, bekerja sama dalam merencanakan operasi dan menerapkan teknik operasi.

Gladi Posko I, lanjut dia, merupakan salah satu metode latihan dimana pelaku diberikan serangkaian simulasi keadaan dan kejadian yang berkesinambungan. Setiap kejadian tersebut menimbulkan persoalan-persoalan yang harus dipecahkan dengan rencana, keputusan, perintah dan tindakan dari pelaku yakni komandan dan staf yang dilatih. "Disamping itu, gladi posko kali ini juga melatih komandan dan staf dalam berkoordinasi dengan pihak pemda dan instansi terkait dalam suatu operasi militer selain perang."

Pelaku Pariwisata Kobar Dilatih Penjualan Paket Wisata Online

PULUHAN pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dilatih untuk melakukan penjualan paket wisata secara online. Pasalnya, pelaku usaha pariwisata di Kobar rata-rata masih menggunakan cara-cara konvensional untuk menawarkan paket perjalanan kepada wisatawan.

"Saat ini sudah era digital, turis banyak mencari informasi melalui internet. Apabila pelaku usaha kita masih tradisional pasti akan ketinggalan,"kata Kasubdit Komunikasi Media Elektronik dan Digital, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ratna Suranti kepada sejumlah wartawan seusai membuka pelatihan di Ruang Mahakam Hotel Swiss Bellin Pangkalan Bun, Kamis (27/9).

Promosi Online--Kasubdit Komunikasi Media Elektronik dan Digital, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ratna Suranti didampingi Managing Director Go Indonesia Yusuf Ijsseldijk sedang memberikan materi cara menjual paket wisata secara online di hadapan puluhan pelaku usaha pariwisata di Kobar 

Ia melanjutkan saat ini banyak obyek wisata di Indonesia yang telah menjadi komoditas bagi para pelaku bisnis pariwisata internasional. Hal ini tidak bisa dibiarkan karena uang yang ditransaksikan akan banyak lari keluar negeri. Para pelaku bisnis pariwisata yang menjual paket secara online telah meraup keuntungan cukup besar. "Kita persiapkan supaya para pelaku usaha pariwisata di Tanjung Puting bisa mulai melakukan penjualan paket wisata dan transaksi secara online."

Menurut Managing Director Go Indonesia Yusuf Ijsseldijk, beberapa pengusaha pariwisata di Kobar  telah menggunakan internet. Namun hal itu masih sebatas mengirim email dan chatting dengan klien. Ada yang sudah mencoba membuat website namun sifatnya masih statis dan minim informasi.

Warga Negara Belanda yang lama menjalankan bisnis pariwisata secara online ini mengaku heran karena pengusaha pariwisata di Kobar tidak pernah mencantumkan harga paket di website mereka. "Kalau kita memasuki sebuah toko dan terdapat barang yang dilabeli harga dan tidak dilabeli harga, orang cenderung memilih yang sudah dilabeli harga."

Direktur PT. Borneo Indonesia Hijau Travel Ahmad Yani mengungkapkan pengusaha pariwisata di Pangkalan Bun tidak mencantumkan harga karena belum ada standar harga yang jelas. "Apabila kita pasang harga maka kompetitor kita bisa merebut klien kita dengan menawarkan harga yang lebih rendah. Jadi kita boleh menjual paket setinggi-tingginya tetapi ada ambang batas paling bawah,"tukas dia.

Traffic Light Tenaga Surya Rentan Rusak

LAMPU pengatur lalu lintas (traffic light) yang menggunakan sumber energi panel surya (solar cell) lebih rentan rusak ketimbang traffic light biasa yang disuplai tenaga listrik PLN.

"Lampu merah yang pakai tenaga surya mudah rusak dan sulit diperbaiki karena kita tidak punya teknisinya,"kata Majerum, Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) kepada Gudang Tutorial di ruang kerjanya, Jumat (21/9).

Ia melanjutkan traffic light tenaga surya menggunakan sistem sinyal dengan frekuensi tertentu yang mengatur nyala lampu secara otomatis. Selain itu, lampu ini jg lebih hemat karena memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber energi.

Meski begitu, lanjut dia, traffic light tenaga surya mempunyai kelemahan yakni rentan mengalami kerusakan. Baterai yang berfungsi menyimpan daya hanya mampu bertahan paling lama dua tahun. Selain itu, sinyal pengatur lampu bisa terganggu oleh penggunaan sinyal radio di sekitarnya seperti handy talky, ponsel, internet wi-fi dan lain-lain. "Gangguan bisa dalam bentuk nyala lampu yang tidak teratur seperti di simpang tiga depan SMP 1 (Arsel). Kami sudah perbaiki dan beberapa direhab total dari solar cell menjadi listrik biasa."

Sebelumnya, traffic light di simpang empat Jalan Sutan Syahrir-Hasanudin mengalami kerusakan pada bagian modul. Kerusakan tersebut sempat menimbulkan kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil kijang krista dengan sepeda motor suprafit. Perbaikan <>traffic light<> tersebut memerlukan waktu yang cukup lama karena harus menunggu teknisi dari Jakarta. 

Adpel Dorong Pemkab Gelar Operasi Yustisi

PENDATANG baru yang masuk ke wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dan sekitarnya melalui Pelabuhan Panglima Utar mencapai ribuan orang. Meski begitu, Pemkab Kobar belum mengadakan operasi kependudukan (yustisi). Padahal, data hasil operasi yustisi sangat penting untuk evaluasi terkait berbagai permasalahan transportasi dan sosial ke depan. Hal itu diungkapkan Agus Subahagyo, Administratur Pelabuhan (Adpel) Kumai kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Jumat (14/9). "Dengan didatanya jumlah warga (baru) yang masuk ke Kobar, nantinya dapat diprediksi berapa jumlah arus mudik tahun depan."

Arus Balik--Pascalebaran, ribuan penduduk baru memasuki wilayah Kobar. Mereka mencoba mengadu nasib dengan bekerja di perkebunan yang banyak beroperasi di Kobar dan sekitarnya. Sayangnya, operasi yustisi tidak dilakukan, padahal data operasi yustisi penting untuk mempersiapkan arus mudik tahun berikutnya.

 

Ia melanjutkan berdasarkan data penduduk baru yang masuk, pihak pelabuhan lebih mudah mengatur jumlah armada dan jadwal keberangkatan sesuai dengan prediksi arus mudik. Selain itu, operasi yustisi juga diperlukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan sosial seperti pengangguran dan kriminalitas. Sebab setiap penduduk yang masuk ke wilayah Bumi Marunting Batu Aji didata maksud dan kepentingannya. “Padahal gampang saja kalau pemerintah daerah mau melaksanakan. Cukup diperiksa di dua titik, pertigaan Auri sebelum masuk Pangkalan Bun dan pertigaan dekat Polsek Kumai sebelum masuk ke wilayah-wilayah di Kobar,” terang dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kobar Agus Suparji, pihaknya tidak bisa mendeteksi secara pasti jumlah penduduk baru yang masuk ke Kobar. Pasalnya, sesuai dengan peraturan Disdukcapil tidak berhak melakukan razia kependudukan. "Penduduk baru bisa terdata apabila yang bersangkutan mengurus KTP Kobar untuk syarat bekerja di perusahaan sini. Padahal tidak setiap perusahaan menerapkan aturan seperti itu."

Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kobar Edy Rahman mengungkapkan jumlah lapangan pekerjaan di Kabupaten Kobar belum sebanding dengan jumlah pengangguran. Betapa Tidak, hingga akhir tahun 2011 lalu sebanyak 11.861 angkatan kerja harus bersaing ketat memperebutkan lapangan pekerjaan yang hanya tersedia untuk 1,5 ribu orang. "Artinya, masih menyisakan pengangguran sekitar 9,5 ribu orang."